Home / berita umum / 5 Bukti Baru Perkara Perkiraan Pelecehan Di UGM

5 Bukti Baru Perkara Perkiraan Pelecehan Di UGM

5 Bukti Baru Perkara Perkiraan Pelecehan Di UGM – Dengan cara sah, Kampus Gadjah Mada (UGM) mengaku lamban dalam menanggapi perkara perkiraan pelecehan seksual waktu KKN tahun 2017.

Sebab itu, Rektor UGM Panut Mulyono, memohon maaf terhadap warga. Panut pun mengatakan bakal membuat team pelajari KKN supaya perkara mirip tak lagi terulang kembali di hari esok.

Diluar itu, UGM bakal membuat team penyusun ketetapan serta penanggulanngan pelecehan seksual.

Harapannya, program yg dibuat team itu bisa membuat perlindungan mahasiswa di Universitas Biru dari bahaya semua bentuk pelecehan.

Tersebut bukti baru perkara perkiraan pelecehan di UGM :

1. UGM akui lambat menanggapi perkara perkiraan pelecehan
Rektor UGM Panut Mulyono mengemukakan, terjadi kelambanan dalam menanggapi momen perkiraan pelecehan seksual di KKN pertengahan 2017 waktu lalu. Oleh karena itu, UGM memohon maaf atas kelambanan yg berlangsung.

” UGM memohon maaf atas kelambanan yg berlangsung, ” papar ia.

Perkiraan pelecehan seksual ini berlangsung di sub-unit 2 Nasiri, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku, dalam periode KKN Juli-Agustus 2017.

” Berdasar pada hasil team investigasi internal yg dibuat, bisa diambil kesimpulan terjadi perkiraan pelecehan seksual yg dikerjakan oleh mahasiswa KKN terhadap mahasiswa KKN yg lainnya, ” ujarnya, Jumat (07/12/2018) .

2. Kelambanan yg membawa resiko psikologis untuk korban
Panut pun mengaku, kelambanan dalam menanggapi perkara itu udah berpengaruh serius dengan cara psikologis, finansial, serta akademik pada tersangka penyintas serta pemeran.

UGM pun memahami masih tetap ada budaya menuding korban (blaming the victim) serta budaya ini berpengaruh pada lambannya pemenuhan hak korban.

Sebab itu UGM udah kerjakan beberapa langkah strategis yaitu membuat team fact finding yg kerja dibawah pengaturan Wakil Rektor Bagian Analisa serta Loyalitas Warga.

” UGM pun membuat team pelajari KKN yg kerja semenjak April-Juli 2018. Team ini bakal menguatkan serta memperdalam hasil team fact finding, ” ujarnya.

3. Team Komite Etik buat perkara perkiraan pelecehan seksual
Pihak UGM membuat team komite etik untuk membuat rujukan terhadap pimpinan kampus perihal penyelesaian perkara perkiraan pelecehan seksual pada pekerjaan kuliah kerja riil (KKN) .

Team itu dikehendaki bisa berikan rujukan terhadap pimpinan akhir tahun kelak.

” UGM memahami kalau pelecehan seksual adalah kesulitan serius yg selayaknya tdk berlangsung dimana juga, utamanya institusi pendidikan tinggi seperti UGM, ” papar Rektor UGM Panut Mulyono, dalam jumpa wartawan, Jumat (7/12/2018) .

Komite Etik itu sah dibuat berdasar pada surat Ketentuan Rektor Nomer 1991/UN1. P/SK/HUKOR/2018.

4. Polisi mengecek 13 saksi serta kerjakan titel masalah
Polda DIY udah kerjakan titel masalah serta mengecek 13 orang sehubungan perkara perkiraan pelecehan seksual waktu KKN mahasiswa UGM di Maluku.

” Kami udah melakukan pengecekan sejumlah 13 orang yg dikira sadari, lihat, atau dengar satu momen itu, ” kata Direktur Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo, di Mapolda DIY, Selasa (4/12/2018) .

Pihaknya udah kerjakan titel masalah. Akan tetapi, tdk terus tuntas digelar masalah itu.

” Tempo hari kami udah titel masalah, namun bukan bermakna sekali senantiasa tuntas. Dalam titel masalah kami memastikan buat perbuatan setelah itu, jadi dalam titel masalah tempo hari supaya penyelidik lebih kembali memahami, ” urai ia.

Polda DIY juga bekerjasama dengan Polda Maluku. Bahkan juga, tdk tutup peluang penyelidik dari Polda DIY bakal langsung ke Maluku.

5. Hasil Ombudsman dalam perkara perkiraan pelecehan seksual
Pada Jumat (23/11/2018) , Ombudsman menjelaskan data baru masalah perkiraan penyimpangan proses dari keterangan yg dikatakan koordinator team investigasi lintas fakultas.

” Bila sekian lama ini kan dikira masalah waktu, dimana proses pengerjaan yg berlarut. Dari keterangan barusan, kita memperoleh bukti baru perihal perkiraan pelanggaran proses, namun ini masih tetap perkiraan, ” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, Jumat (23/11/2018)

Menurutnya, perkiraan penyimpangan proses itu sehubungan proses bagaimana nama mahasiswa yg dikira jadi pemeran pelecehan seksual itu dapat diwisuda muncul dalam lis wisudawan.

” Proses dapat yudisium hingga tercatat jadi calon wisudawan, ini pantas dikira tidak cocok dengan proses yg selayaknya berdasar pada hasil pengecekan serta rujukan team investigasi, ” ujarnya.

About admin

Agen Judi