Evaluasi Camat Matraman Terkain Pendapat Minta Jatah Sapi Kurban

Evaluasi Camat Matraman Terkain Pendapat Minta Jatah Sapi Kurban – Camat Matraman Bambang Eko disuruh dievaluasi berkaitan pendapat minta ‘jatah’ sapi kurban pada seseorang pedagang. Bambang sudah diklarifikasi Tubuh Kepegawaian Wilayah (BKD) DKI Jakarta.

Masalah ini diawali dari pernyataan seseorang pedagang hewan kurban bernama Adin. Adin akui Bambang minta ‘jatah’ seekor sapi kurban.

” Tanggal 22 (Juli) saya diundang sama faksi dokter hewan Kecamatan Matraman buat merapat ke kecamatan, (diundang ada) tanggal 23 (Juli) waktu 10. 00 WIB pagi. Kami ada, Pak Camat gak ada, tuturnya rapat, ” kata Adin waktu diwawancarai, Kamis (1/8/2019) .

Adin lalu penuhi mendatangi kantor Kecamatan Matraman. Waktu itu, ada permohonan bab jatah hewan kurban. Adin akui baru kali pertama diminta jatah oleh Camat Matraman.

Adin menampik. Ia menyatakan area di Matraman adalah tanah pribadi. Ia menjelaskan tidak takut buat ganti lapak dagang sebab konsumen akan ada padanya.

” Nah ini kan tanah pribadi bukan tanah pemda. Kalaupun camat yang sudah-sudah, masa Hari Sanjaya, itu beli, Ahmad Salahudin pun beli. Nah ini kan camat baru, baru tiga bulan memegang di Matraman, saya pun belum mengenal, ” tuturnya.

” Ya namun disuruh satu ekor, ‘saya berat’, saya mengatakan, ‘dan saya gak takut cari tempat lain’, saya mengatakan. ‘Pelanggan bakal turut saya semua kok’, ” tambah Adin sembari menirukan perkataannya di kantor Kecamatan Matraman.

Bambang juga mesti berhubungan dengan faksi BKD. Diakuinya udah memberi klarifikasi pada pihak BKD. Bambang menyebutkan belum paham apa ketetapan BKD. Karena, ia belum dapatkan pemberitahuan apa pun.

” Hari Jumat (2/8) lalu saya udah di berita acara klarifikasi di BKD. Udah dikatakan urutannya pada BKD, ” ujar Bambang waktu diminta konfirmasi, Minggu (4/8) .

BKD mengemukakan Bambang udah mengaku ada anjuran supaya pebisnis berperan serta buat kurban. BKD menghimbau supaya camat serta petinggi lain tak keluarkan anjuran apapun yang minta suatu sebab dapat masuk definisi gratifikasi atau pungutan liar.

” Hasil BAP-nya, pertama, beliau mengaku menjelaskan ada anjuran buat kerjakan keterlibatan dari golongan pebisnis serta seputarnya. Itu bermakna berseberangan dengan PP 53/2010 perihal Disiplin Pegawai. Saat petinggi berkuasa, petinggi daerah gak bisa kerjakan anjuran apapun, ” ujar Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir waktu dihubungi, Senin (5/8/2019) .

” PNS mesti netral. UU ASN 5/2014 juga jelas jika pegawai negeri sipil netral. Tak bisa, ditambah lagi bersangkutan dengan UU KPK. Tempatnya tak bisa, ” sambung Chaidir.

Ia mengemukakan BKD mengirim surat pada Tubuh Alasan Jabatan (Baperjab) Jakarta Timur buat kerjakan pelajari jabatan. Menurut dia, Bambang tidak bisa jadi camat dalam tempo dekat.

” Ada tanda-tanda, pernyataan yang perihal menjelaskan anjuran, itu BKD ambil ringkasan. BKD berikan resume ke Wali Kota buat dilaksanakan pelajari pada jabatan buat proses Baperjab seterusnya. Dalam tempo dekat beliau sudahlah tidak memegang camat, ” ujar Chaidir.