Jalan Curam FPI Akan Dihadapi Untuk Mendapatkan Izin Perpanjangan

Jalan Curam FPI Akan Dihadapi Untuk Mendapatkan Izin Perpanjangan – Front Pembela Islam (FPI) nampaknya mesti menjajaki jalan curam buat memperoleh perpanjangan surat info tercatat (SKT) organisasi masyarakat. FPI musti lengkapi prasyarat yg lumayan berat buat dipenuhi.

Prasyarat yg lumayan berat dipenuhi itu berwujud prosedur penyelesaian perseteruan internal dalam biaya basic biaya rumah tangga (AD/ART) FPI. Atas hal semacam itu, Kemendagri lantas belum dapat mengerjakan SKT FPI.

” Hingga sekarang ini ya kami belum dapat mengerjakan SKT FPI lantaran FPI sendiri belum lengkapi bila ia butuh SKT. Ada lima ya. Lima itu ada yg dua itu lumayan, satu lumayan berat pandangan saya ya. Itu kan dalam AD/ART FPI. Itu mesti ada klausul penyelesaian perseteruan internal, ” kata Direktur Organisasi Penduduk Kemendagri Lutfi di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019) .

Menurut Lutfi, prosedur penyelesaian perseteruan internal tak tertulis dalam AD/ART FPI. Walaupun sebenarnya, sambung Lutfi, undang-undang memandang perlu hal semacam itu.

” Nah, itu sesuai sama instruksi undang-undang. Namun dalam AD/ART FPI, itu tak ada. Sesaat saya baca di AD/ART, musyawarah, komunitas paling tinggi yaitu musyawarah. Musyawarah itu dilaksanakan 7 tahun sekali. Tak ada klausul lain yg menjelaskan buat buka area apabila ada perihal yg dikira penting, tak itu. Nah, itu berubah menjadi lumayan berat pandangan saya, ” pungkasnya.

Lutfi mengemukakan AD/ART FPI pun belum diberi tanda tangan. Tidak hanya itu, SKT FPI pun butuh rujukan dari Kementerian Agama (Kemenag) .

” Klausul tersebut yg saya fikir lumayan berat. Yg seterusnya, mungkin ya, lantaran mereka lupa atau apa, sampai itu (AD/ART) belum diberi tanda tangan serta yg terutama itu yaitu itu, klausul itu, penyelesaian perseteruan internal. Itu dirapikan oleh undang-undang, mereka mesti menampung seperti apa prosedur di internal mereka. Nah, itu. Disamping itu, musyawarah mereka itu 7 tahun sekali. Disamping itu pun, ada rujukan dari Kementerian Agama lantaran ini organisasi masyarakat keagamaan, ya supaya kementerian tekhnis yg mengulas perihal itu sama dengan kewenangannya, ” katanya.

Lutfi terus menyikapi pandangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berubah menjadi mediator di antara FPI serta Presiden Jokowi. Ia menyatakan Kemendagri belum masuk pada pengkajian ideologi FPI lantaran soal administrasi belum selesai.

” Itu persoalannya administrasi, saat Pak Prabowo mau mempertemukan soal administrasi? Penduduk di FPI sendiri. Jadi, belum, itu ya, belum ya. Mungkin ada salah kabar kali mungkin Pak Prabowo itu. Iya, memperoleh saran yg tak sesuai, ” katanya.

Disamping itu, Pengurus DPP FPI Slamet Ma’arif mengakui dapatkan kesukaran dalam proses perpanjangan SKT organisasi masyarakat. FPI pun mengakui bingung bab sangkaan anti-Pancasila.

” Kebanyakan Departemen Agama (Depag/Kemenag) tak ada soal, ya. Saat ini yg malahan lama itu di Depag. Namun tempo hari udah ada langkah Depag buat dialog, diskusi dengan kami, clausal yg masih diributkan serta masih butuh keterangan dari kami, ” kata Slamet di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019) .

Slamet mengemukakan Kementerian Agama udah buka area buat berdialoh. Ia lantas sangat percaya Kemenag bakal keluarkan rujukan seusai dialog itu.

” Serta saya fikir, seusai diskusi dengan kami, Depag bakal keluarkan rujukan. Bila keluar, bakal kami berikan langsung ke Depdagri (Kemendagri) , ” ujarnya.

Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu juga terus menyoalkan sangkaan beberapa faksi yg mengatakan FPI anti-Pancasila. Slamet menyatakan FPI gak sempat punyai masalah dengan NKRI.

” Ya, itu yg kami bingung, segi mana yg berseberangan dengan ideologi Pancasila. Kami udah 21 tahun tak ada soal, bahkan juga kami NKRI harga mati. Tiap-tiap petaka kami datang. Sebab itu, malahan Pak Jokowi mesti memperjelas terhadap penduduk Indonesia yg mana berseberangan dengan Pancasila. Mesti dapat memberikan ke kami, jangan berubah menjadi berita hoaks serta fitnah berkesinambungan, ” katanya.

Disaksikan detikcom dari situs sah Kemendagri, didapati izin organisasi masyarakat FPI disinyalir dengan nomer Surat Info Tercatat (SKT) 01-00-00/010/D. III. 4/VI/2014. Masa valid SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.