Kemendagri Belum Juga Dapat Mengerjakan SKT FPI

Kemendagri Belum Juga Dapat Mengerjakan SKT FPI – Front Pembela Islam (FPI) kayaknya mesti menjejaki jalan curam untuk mendapatkan perpanjangan surat info tercatat (SKT) organisasi masyarakat. FPI harus lengkapi ketentuan yg lumayan berat untuk dipenuhi.

Ketentuan yg lumayan berat dipenuhi itu berbentuk sistem penyelesaian pergesekan internal dalam biaya basic biaya rumah tangga (AD/ART) FPI. Atas hal tersebut, Kemendagri juga belum dapat mengerjakan SKT FPI.

” Hingga sampai sekarang ya kami belum dapat mengerjakan SKT FPI lantaran FPI sendiri belum lengkapi bila ia perlu SKT. Ada lima ya. Lima itu ada yg dua itu lumayan, satu lumayan berat pandangan saya ya. Itu kan di AD/ART FPI. Itu mesti ada klausul penyelesaian pergesekan internal, ” kata Direktur Organisasi Warga Kemendagri Lutfi di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019) .

Menurut Lutfi, sistem penyelesaian pergesekan internal tak tertulis dalam AD/ART FPI. Walau sebenarnya, sambung Lutfi, undang-undang memandang perlu hal tersebut.

” Nah, itu sesuai sama instruksi undang-undang. Tetapi di AD/ART FPI, itu tak ada. Sesaat saya baca di AD/ART, musyawarah, komunitas paling tinggi yaitu musyawarah. Musyawarah itu dilaksanakan 7 tahun sekali. Tak ada klausul lain yg menyebutkan untuk buka area bila ada perihal yg dirasa penting, tak itu. Nah, itu berubah menjadi lumayan berat pandangan saya, ” pungkasnya.

Lutfi menyampaikan AD/ART FPI pula belum diberi tanda tangan. Diluar itu, SKT FPI pula perlu saran dari Kementerian Agama (Kemenag) .

” Klausul itu yg saya fikir lumayan berat. Yg selanjutnya, mungkin ya, lantaran mereka lupa atau apa, hingga itu (AD/ART) belum diberi tanda tangan serta yg terutama itu yaitu itu, klausul itu, penyelesaian pergesekan internal. Itu dirapikan oleh undang-undang, mereka mesti menampung seperti apa sistem di internal mereka. Nah, itu. Selain itu, musyawarah mereka itu 7 tahun sekali. Disamping itu pula, ada saran dari Kementerian Agama lantaran ini organisasi masyarakat keagamaan, ya agar kementerian tehnis yg mengupas hal semacam itu sesuai kewenangannya, ” katanya.

Lutfi terus menyikapi wawasan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berubah menjadi mediator di antara FPI serta Presiden Jokowi. Ia menyatakan Kemendagri belum masuk pada pengkajian ideologi FPI lantaran soal administrasi belum selesai.

” Itu persoalannya administrasi, saat Pak Prabowo mau memperantai soal administrasi? Warga di FPI sendiri. Jadi, belum, itu ya, tidaklah ya. Mungkin ada salah info kali mungkin Pak Prabowo itu. Iya, mendapatkan saran yg tak sesuai, ” katanya.

Selain itu, Pengurus DPP FPI Slamet Ma’arif mengakui dapatkan kesukaran dalam proses perpanjangan SKT organisasi masyarakat. FPI pula mengakui bingung masalah tuduhan anti-Pancasila.

” Umumnya Departemen Agama (Depag/Kemenag) tak ada soal, ya. Saat ini yg malahan lama itu di Depag. Tetapi tempo hari udah ada langkah Depag untuk dialog, diskusi dengan kami, klausal yg masih dipermasalahkan serta masih butuh keterangan dari kami, ” kata Slamet di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019) .

Slamet menyampaikan Kementerian Agama udah buka area untuk berdialoh. Ia juga sangat percaya Kemenag dapat keluarkan saran sesudah dialog itu.

” Serta saya fikir, sesudah diskusi dengan kami, Depag dapat keluarkan saran. Bila keluar, dapat kami berikan langsung ke Depdagri (Kemendagri) , ” ujarnya.

Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu juga terus menanyakan tuduhan beberapa faksi yg mengatakan FPI anti-Pancasila. Slamet menyatakan FPI gak sempat memiliki masalah dengan NKRI.

” Ya, itu yg kami bingung, segi mana yg berlawanan dengan ideologi Pancasila. Kami udah 21 tahun tak ada soal, bahkan juga kami NKRI harga mati. Tiap musibah kami ada. Lantaran itu, malahan Pak Jokowi mesti memaparkan terhadap warga Indonesia yg mana berlawanan dengan Pancasila. Mesti dapat memperlihatkan ke kami, jangan berubah menjadi berita hoaks serta fitnah berkesinambungan, ” katanya.

Disaksikan detikcom dari situs sah Kemendagri, didapati izin organisasi masyarakat FPI disinyalir dengan nomer Surat Info Tercatat (SKT) 01-00-00/010/D. III. 4/VI/2014. Masa aktif SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 hingga sampai 20 Juni 2019.