Home / indonesia / Kontrovesi Penahanan Ahok

Kontrovesi Penahanan Ahok

Kontrovesi Penahanan Ahok – Apa sajakah yang kita bicarakan mengenai Basuki Tjahaia Purnama dengan kata lain Ahok senantiasa memantik pro-kontra. Banyak yang sukai namun banyak juga yang membencinya. Yang mencemooh serta membela Ahok jumlahnya berimbang –hampir sama. Karenanya kata ” pro-kontra ” dapat mewakili aktualisasi diri kita pada sosok Ahok.

Sistem peradilan pada Ahok juga tidak terlepas dari pro-kontra. Mulai sejak diputuskan sebagai tersangka pelaku penodaan agama, ketidaksamaan pendapat di kelompok paka hukum serta paka agama terbelah cukup tajam. Banyak pihak yang menyampaikan kalau Ahok sudah lakukan penodaan agama. Namun, banyak orang yang membelanya sambil menyebutkan kalau Ahok tak menodai agama.

Pro-kontra lalu berlanjut waktu pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa Penuntut Umum (JPU), alih-alih menuntut Ahok dengan Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama sebagai dakwaan utama, jadi menuntut Ahok dengan tuduhan tidak mematuhi Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. Yang mencengangkan kita malah vonis hakim yang berbanding terbalik dengan tuntutan JPU.

Majelis hakim malah mengaplikasikan Pasal 156a KUHP dalam putusannya. Ahok juga divonis 2 th. penjara, dengan perintah dikerjakan penahanan. Bagaimana potret hukum atas putusan Ahok itu?

Negara Absen

Apabila kita berdiri dalam posisi yang netral serta membaca dengan saksama Penetapan Presiden No. 1/PNPS Th. 1965 mengenai Mencegah Penyalahgunaan serta/atau Penodaan Agama, kita bakal mengerti kalau ada sistem yang terlewati saat Ahok ditersangkakan, ditambah lagi divonis bersalah di pengadilan.

Pada Pasal 2 ayat (1) ketentuan a quo, dijelaskan kalau siapa saja yang lakukan penodaan agama jadi di beri peringatan keras untuk hentikan tindakannya itu, dalam satu ketentuan berbarengan Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Pada Pasal 3 ditegaskan kalau bila ketetapan pada Pasal 2 ayat (1) tak diindahkan jadi pelaku dipidana penjara selamanya 5 th..

Mengacu pada ketentuan ini bayangan saya yaitu kalau bila ada orang yang lakukan penodaan agama jadi hal yang paling penting yaitu di beri peringatan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri, berbentuk surat ketentuan berbarengan. Bila ia lalu tak menghiraukannya jadi orang itu dipidana.

Itu artinya ketetapan a quo sebenarnya lebih memprioritaskan aksi preventif atau mencegah daripada aksi represif. Hal semacam ini searah dengan filsafat pemidanaan : nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur ; artinya seseorang bijak tak menghukum karna dikerjakannya dosa, tetapi supaya tak akan berlangsung dosa.

Terlebih dengan cara normatif karakter penodaan agama tidak sama dengan tindak pidana biasanya. Tak ada kerugian individu dengan cara segera atas penodaan agama, terkecuali terganggungnya ketertiban dalam melaksanakan ibadah serta bermasyarakat. Atas basic tersebut negara harus berikan teguran terlebih dulu sebelumnya diolah hukum.

Dalam masalah Ahok, ia sekalipun tak di beri peringatan keras oleh negara lewat Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Karenanya sistem hukumnya sebenarnya contradictio interminis dengan ketentuan a quo. Hingga tak penuhi prinsip rule of law. Dengan tak ada peringatan keras jadi tunjukkan kalau negara tak ada dengan kata lain tidak hadir dari sistem hukum yang dihadapi Ahok.

Substansi Vonis

Paling tak ada tiga pertimbangan majelis hakim yang kontradiktif. Pertama, majelis hakim memvonis Ahok 2 th. penjara dengan berdasar pada Pasal 156a KUHP. Sebelumnya diputus, Ahok sudah dituntut oleh JPU dengan Pasal 156 KUHP berbentuk pidana penjara 1 th., saat percobaan 2 th..

Walau pada dakwaannya JPU memakai dakwaan alternatif yang meletakkan Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan paling utama serta 156 sebagai dakwaan alternatif pertama, namun dalam tuntutannya JPU jadi menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP. Itu artinya JPU begitu mahfum, kalau ia tak mempunyai bukti yang ideal untuk menuntut Ahok dengan pasal penodaan agama.

Tegasnya, dakwaan penodaan agama dalam perspektif JPU akan tidak dapat dibuktikan hingga diarahkan pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 156 KUHP. Lantas kenapa majelis hakim malah memvonis Ahok dengn Pasal 156a KUHP?

Saya memikirkan kalau nampaknya majelis hakim memakai bukti pidato Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu sebagai alat bukti paling utama, lalu dikuatkan dengan alat bukti info paka dari JPU. Walau sebenarnya ada bentrokan yang begitu tajam pada pendapat paka JPU dengan paka dari terdakwa.

Diluar itu, tunjukkan kalau majelis hakim malah dengan cara diam-diam berupaya mengkonstruksi alat bukti sendiri, yang mana JPU jadi telah tak meyakini dengan alat bukti yang diserahkannya.

Berikut yang pernah saya katakan kalau susah lihat hukum jalan tegak dalam masalah Ahok. Ia bakal berkelindan dengan intervensi politik serta kekuasaan.

Ke-2, pertimbangan yang memberatkan Ahok kalau ia sebagai gubernur semestinya tak lakukan penodaan agama. Pertimbangan ini nampaknya agak sumir dalam konteks tindak pidana penodaan agama.

Malah semestinya sebagai pertimbangan hakim yaitu karna Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta yang telah berperan serta berprestasi bangun ibukota, jadi ini jadi argumen yang memperingan —bukan jadi memberatkan.

Pertimbangn majelis hakim itu bakal begitu pas dipakai apabila memutus tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes. Artinya petinggi publiknya tak amanah –merampok duit negara hingga harus jadi argumen yang memberatkan.

Ketiga, majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Dengan cara kasat mata kita bisa lihat kalau Ahok demikian kooperatif serta sopan waktu menghadiri persidangan. Karenanya pada step penyidikan serta penuntutan ia tak ditahan. Lantas kenapa saat ini mesti ditahan?

Saya memiliki pendapat semestinya Ahok tidak butuh ditahan sebab ia petinggi umum yang susah untuk melarikan diri, mengakibatkan kerusakan atau menyingkirkan tanda bukti terlebih mengulangi tindak pidana seperti dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Terlebih perkaranya belum berkekuatan hukum tetaplah hingga belum waktunya ia ditahan.

Paling akhir yang menginginkan saya tegaskan yaitu kalau tulisan ini tak diperuntukkan untuk membela Ahok. Tetapi, sebagai refleksi supaya tak berlangsung sistem hukum yang sama di saat mendatang.

About admin

Agen Judi