Pemilu Bersama-sama Bisa Memotong Ongkos Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Bersama-sama Bisa Memotong Ongkos Penyelenggaraan Pemilu – Buat sekali-kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu bersama-sama. Pemilu 2019 jadikan satu lima model penentuan juga sekaligus ialah pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/kota.

Pemilu ini lantas berubah menjadi sorotan dunia, lantaran tidak cuman punyai banyaknya pemilih yg besar lantas mesti mengerjakan pada lima surat nada buat Pemilihan presiden, Pileg DPR serta DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Nyata-nyatanya, walaupun jadi sorotan dunia, implementasi Pemilu 2019 dibarengi tragedi kematian beberapa ratus petugas dalam pengerjaannya.

Sampai Selasa (7/5) , tersebut keseluruhan 554 petugas KPPS, panwas, serta polisi wafat berkenaan implementasi pungutan suara sampai kalkulasi Pemilu 2019 yg melelahkan.

Rinciannya : petugas Group Pengelola Pengambilan Nada (KPPS) yg wafat sejumlah 440 orang serta ada petugas yg sakit 3. 788 orang. Lantas 92 panwaslu wafat, 398 rawat inap, 1. 592 rawat jalan.

Lalu, dari pihak polisi tersebut ada 22 anggota yg meninggal dunia lantaran dianggap keletihan menjaga proes panjang pemilu.

Inspirasi pemilu bersama-sama sendiri tidak ada tiba-tiba sebelum implementasi Pemilu 2019. Gagasan Pemilu Bersama-sama mulai malahan sebelum Pemilu 2014 lalu disaat akademisi Effendi Gazali berbarengan Penggabungan Penduduk buat Pemilu Bersama-sama ajukan uji materi UU Nomer 42 tahun 2008 terkait Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

Beberapa argumen dikemukakan Effendi cs buat menuntut UU Pemilu kala itu salah satunya praktek politik transaksional, ongkos politik yg tinggi serta berlebihan, serta tak ditegakkannya atau diperkuatnya metode presidensial dalam implementasi pemilu sesuai sama amanat UU 42/2008.

Ia menuntut clausal 3 ayat 5 UU 42/2008 yg mengontrol Pemilihan presiden diselenggarakan seusai Pileg, serta pasal-pasal turunan dalam undang-undang itu.

Beberapa pertimbangan diungkapkan Effendi dalam permintaan tuntutan. Satu diantaranya azas efisiensi budget pemilu.

Dari segi basic hukum, Effendi menyatakan pemilu bersama-sama bisa memotong ongkos penyelenggaraan pemilu, terutama honor pengelola yg capai 65 prosen budget.

‘Berdasarkan penelitian pendahuluan Pemohon, kalkulasi pemborosan penyelenggaraan pemilu tak bersama-sama (datang dari APBN serta APBD, juga pajak penduduk negara) dapat kira-kira antara 5 sampai 10 triliun rupiah dalam soal Pemilu Presiden serta Wakil Presiden dibikin terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D serta DPD, ‘ demikian salah satunya argumen Effendi dalam tuntutannya ke dimasukkan ke MK pada 10 Januari 2013.

Jalan Panjang Pemilu Bersama-sama yg Menelan Korban Jiwa 500anEffendi Gazali. (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Effendi merinci kala itu Indonesia punyai lebih kurang 500 ribu tempat pungutan suara (TPS) yg diatur tujuh orang KPPS di semasing tempat. Dengan analisis honor Rp300 ribu per orang, maka dapat menelan ongkos lebih kurang Rp1 triliun.

Lantas ada budget Rp116 miliar buat honor lebih kurang 232 ribu petugas Panitia Penentuan Pengambilan Nada (PPS) . Angka itu, tuliskan dokumen itu, belum termasuk juga honor petugas Panitia Penentuan Kecamatan (PPK) di 6. 694 kecamatan. Lalu belum dikalikan dengan model pemilu yg digelar gak bersama-sama.

Dalam dokumen itu, Effendi pun menyitir beberapa tokoh berkenaan efisiensi budget apabila pemilu bersama-sama dikerjakan.

Pertama, dia mengambil komentar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yg memberikan pemilu bersama-sama dapat mengirit Rp10 triliun. Pemilihan kepala daerah bersama-sama pun dimaksud dapat mengirit Rp20 sampai Rp26 triliun. Effendi pun meminjam pengakuan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, yg menyebutkan pemilu bersama-sama dapat memotong cost sampai Rp150 triliun atau 10 prosen APBN serta APBD.

Komentar paling ekstrim yg dilansir Effendi ada dari Jusuf Kalla. JK–yang saat ini adalah Wakil presiden juara Pemilu 2014–menyatakan pemilihan kepala daerah bersama-sama dapat memotong cost US$50 miliar atau Rp450 triliun.

MK lantas meluluskan melalui ketetapan nomer 14/PUU-XI/2013 yg dibacakan pada 23 Januari 2014, serta dijelaskan ketetapan itu baru dapat dilakukan buat Pemilu 2019. Amanat dari ketetapan MK itu lantas diputuskan DPR berbarengan pemerintah melalui UU Pemilu yg baru ialah UU Nomer 7 Tahun 2017.

Dalam amar ketetapan yg dibuat dari rapat permusyawaratan hakim pada 26 Maret 2013 itu ada saran tidak sama (dissenting opinion) dari satu hakim konstitusi kala itu, Maria Farida Indrati.

Dalam idenya, Maria mengambil ketetapan 51-52-59/PUU-VI/2008 atas pengujian clausal yang digugat Effendi Ghazali. Maria–yang saat ini bukan hakim konstitusi–berpendapat sesuai sama ketetapan 51-52-59/PUU-VI/2008, jadi Pemilihan presiden mesti dilakukan seusai DPR serta DPD lantaran Presiden serta Wakil Presiden dilantik MPR sesuai sama amanat UUD 1945. MPR merupakan instansi tinggi negara yg terdiri atas paduan DPD serta DPR.

‘Terlepas dari peluang munculnya pelbagai persoalan yg bakal dijumpai dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Instansi Perwakilan serta Pemilihan presiden dengan cara terpisah seperti yg dilakukan sekarang atau yg dilakukan dengan cara berbarengan (bersama-sama) seperti yg dimohonkan Pemohon, hal semacam itu tidaklah soal konstitusionalitas etika, namun adalah pilihan peraturan hukum pembentuk Undang-Undang. Menurut perihal tercantum di atas, saya berasumsi, permintaan Pemohon semestinya tidak diterima buat seluruh, ‘ demikian saran tidak sama Maria dari perjanjian delapan hakim konstitusi yang lain masa itu yg tertulis dalam amar ketetapan MK nomer 14/PUU-XI/2013.