Home / berita umum / Polri Kira Teroris Bakal Memakai Kesempatan baik ‘People Power’

Polri Kira Teroris Bakal Memakai Kesempatan baik ‘People Power’

Polri Kira Teroris Bakal Memakai Kesempatan baik ‘People Power’ – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengintimidasi bakalan memanfaatkan clausal berkenaan tindak pidana makar kala mengusik pergerakan massa atau people power yg diserukan beberapa pihak pascapenyelenggaraan Penentuan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, peraturan yg tertuang dalam Clausal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dimanfaatkan seandainya pergerakan people power mempunyai kandungan bagian mau menjatuhkan pemerintahan.

” Bila apabila ada ajakan buat gunakan people power, itu pengerahan umum buat mengerjakan penyampaian saran, mesti lewat prosedur ini. Bila tak memanfaatkan prosedur ini, ditambah lagi bila ada bahasa bakal menjatuhkan pemerintah, itu clausal 107 KUHP jelas, ” kata Tito kala berkata di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5) .

Ide perbuatan people power itu pertama dilepaskan orang politik Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kala perbuatan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) lalu. Perbuatan 313 itu menuntut biar KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan cara adil serta jujur.
Lihat pun : Polri Kira Teroris Bakal Memakai Kesempatan baik ‘People Power’

Tito menyampaikan, apabila mau menyelenggarakan perbuatan, jadi perwakilan massa berkenaan mesti bikin pemberitahuan dengan cara terdaftar terhadap polisi lebih dulu.

Pemberitahuan itu menampung tujuan serta maksud, tempat, area, rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, nama serta alamat organisasi, group atau individual, alat peraga yg dimanfaatkan ; serta atau banyaknya peserta. Pemberitahuan itu mesti dikasihkan paling lamban tiga jam sebelum aktivitas mulai.

Prosedur unjuk rasa, susulnya, pun dirapikan dalam Ketetapan Kapolri Nomer 7 Tahun 2012, dimana ada beberapa batasan yg tak di ijinkan seperti mengganggu ketenangan umum sampai pemerintah.

” Dengan cara rigid mesti dikoordinasikan jam berapakah hingga jam berapakah. Ini mesti lewat penyelarasan, gak dapat ditebar melalui [aplikasi] WhatsApp ditebar kumpul pada tempat ini. Unjuk rasa mesti dikasih tahu dahulu. Mesti ada surat, kelak Polri [memberikan] isyarat terima, ” kata Tito.

Diketahui, polisi pun udah mengerjakan pengecekan pada Ketua Team Pembela Ulama serta Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana berkenaan seruan people power.

Kapolri Ancam Pakai Clausal Makar buat Perbuatan People PowerEggi Sudjana.

Eggi diadukan oleh relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Mabes Polri atas gugatan penghasutan. Laporan itu di terima dengan nomer laporan LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.

Tidak hanya itu, Eggi pun diadukan oleh calon legislatif PDIP Dewi Ambarita alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya berkenaan dengan seruan people power.

Dewi menyampaikan Eggi dengan perkiraan pemufakatan jahat atau makar serta perkiraan melanggar UU ITE Clausal 107 KUHP junto Clausal 87 KUHP atau Clausal 28 ayat (2) junto Clausal 45 ayat (2) UU RI nomer 19 tahun 2016 terkait kabar serta transaksi elektronik.

Laporan itu di terima pihak kepolisian dengan nomer laporan LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 24 April 2019.

About penulis77

Agen Judi