Home / Uncategorized / Rapat Komisi XI Bahas Pengesahan Perppu

Rapat Komisi XI Bahas Pengesahan Perppu

Rapat Komisi XI Bahas Pengesahan Perppu – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga akan mendengar pendapat pakar, akademisi, Kamar Dagang serta Industri (Kadin), dan industri sebelumnya memberi kesepakatan berkaitan dengan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Th. 2017 mengenai Akses Info Keuangan untuk Kebutuhan Perpajakan.

Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng, menyebutkan rapat dengar pendapat juga akan di gelar Selasa, 18 Juli 2017. ” Kami juga akan menyebut beberapa paka serta akademisi untuk rapat dengar pendapat berkaitan AEoI, ” tuturnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Mekeng menyebutkan DPR juga akan mendengar pendapat dari bekas Menteri Keuangan Chatib Basri dan bekas Wakil Presiden Boediono. veteran bankir, Arwin Rasyid, serta bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, juga diundang.

Komisi XI juga mengundang Kadin serta perwakilan industri yang lain. Sebagian salah satunya yaitu Apindo, Perbanas, Dewan Asuransi, serta Bursa Dampak Indonesia. Komisi juga mengundang Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, PT Kustodian Sentral Dampak Indonesia, serta Asosiasi Dana Pensiun.

Mekeng menyebutkan ketentuan Komisi XI juga akan diputuskan satu pekan lalu. ” Minggu depan juga akan ada penetapan dapat di setujui atau tidak diterima. “

Pemerintah memohon Komisi XI DDPR untuk menyepakati Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Th. 2017 mengenai Akses Info Keuangan untuk Kebutuhan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan beleid itu dibutuhkan untuk penuhi kriteria aplikasi automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018. Negara yang setuju mengimplementasikan AEoI harus sediakan legislasi domestik satu tingkat undang-undang (utama) serta turunannya (sekunder).

Ketentuan itu mesti dipenuhi paling lambat 30 Juli 2017. ” Negara yang belum juga mempunyai kerangka hukum itu juga akan digolongkan jadi negara yang tidak berhasil penuhi prinsip, ” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017. Walau telah diundangkan Presiden pada 8 Mei, beleid itu masih tetap perlu kesepakatan DPR.

Sri Mulyani menyebutkan kegagalan untuk ambil langkah cepat serta pas untuk menerbitkan legislasi utama juga akan merugikan Indonesia. Indonesia dapat digolongkan jadi non cooperative jurisdiction. Efeknya, dunia internasional juga akan menilainya Indonesia tidak ada di level yang sama juga dengan negara yang sudah penuhi prinsip AEoI. ” Indonesia juga akan dicap jadi negara yg tidak transparan, tempat pencucian uang, serta maksud penyimpanan pendanaan terorisme, ” katanya.

About admin

Agen Judi