Home / Peristiwa / Setelah Sosialisasi Revisi UU KPK di selesaikan | Peristiwa

Setelah Sosialisasi Revisi UU KPK di selesaikan | Peristiwa

Setelah Sosialisasi Revisi UU KPK di selesaikan | Peristiwa, Pemerintah & Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi. Penundaan tersebut diungkapkan segera Presiden Joko Widodo & Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Koordinator Politik Hukum & Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, ketetapan menunda revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dipercaya lantaran derasnya protes yang diungkapkan penduduk terkait 4 poin yang direvisi. Empat poin tersebut ialah pembentukan dewan pengawas, penerbitan SP3, pengangkatan penyidik & penyelidik, pula penyadapan mesti seizin dewan pengawas yang dianggap justru makin memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Padahal, kata Luhut, 4 poin tersebut direvisi buat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Joko Widodo berharap sebelum proses revisi dilanjutkan, dilakukan sosialisasi yang mendalam dari tiap poin kepada warga. Luhut meyakini, meski pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda, sikap pemerintah konsisten beri dukungan revisi buat penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak ada kemauan pemerintah buat perlemah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jauh pemikiran itu. ‎Justru sekali lagi buat perkuat peran & kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang pasti semuanya dalam koridor aturan yang berlaku universal

Terkait bersama protes penduduk, Luhut menyampaikan, Presiden Joko Widodo mendalami apa yang jadi kekhawatiran publik. Tapi begitu, pemerintah konsisten mengusahakan meyakini penduduk bersama melaksanakan sosialisasi, khususnya terhadap para penggiat anti korupsi yang sewaktu ini berteriak lantang menolak revisi tersebut.

About admin

Agen Judi